Rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) triwulan II tahun anggaran 2017, yang merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan. Terdiri atas penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan, serta tahapan perencanaannya. Hal itu disampaikan Plh.Walikota Pematangsiantar Hefriansyah, SE MM dalam sambutan saat membuka rapat yang di gelar di Aula Bappeda kompleks kantor Walikota Jalan Merdeka No 6, Selasa (25/7).
Terkait upaya peningkatan kualitas perencanaan, melalui rakorbang ini pemerintah kota menghadirkan perwakilan dari BPKP provinsi yang akan mensosialisasikan sistim Aplikasi Simda Perencanaan. Dimana Simda perencanaan ini nantinya akan menjadi solusi dalam menjawab berbagai perencanaan yang timbul dalam proses pelaksanaan pembangunan.
Penerapan simda dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan stake holder terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan, ketersediaasn Informasi didalam Simda perencanaan nantinya dapat mendorong masyarakat untuk berpartispasi dalam pembangunan daerah.
Rakorbang ini khusus untuk membahas evaluasi penyerapan/ realisasi anggaran dan sosialisasi Simda Perencanaan, kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempedomani perencanaan yang ada agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan aturan, karena hal ini bermanfaat untuk mempermudah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan khusunya dalam pencapaian pembangunan.
Plh Walikota mengharapkan, tingkat penyerapan anggaran tahun 2017 dapat lebih baik dari tahun 2016, sehingga dapat mendorong percepatan perekonomian masyarakat, juga meminta kepada SKPD untuk menjalankan berbagai kegiatan yang direncanakan agar segera dimulai dan dikordinasikan untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan bagi kesejahteraan rakyat, katanya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Drs Midian Sianturi selaku penyelenggara kegiatan mengatakan, “narasumber yang dihadirkan dalam rakorbang ini adalah Tubagus Syah Putra, SE MSi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provsu (BPKP) serta Rosion Hutauruk dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar”, katanya.(Rel)
