Kota Pematangsiantar menjadi tuan rumah dari 11 kabupaten/kota dalam acara monitoring dan evaluasi (Monev) rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi provinsi Sumatera Utara per posisi B09/2017 yang di gelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), dibuka langsung Walikota Hefriansyah, SE, MM di gedung serba guna Bappeda yang berkantor di jalan Merdeka nomor 6, rabu (6/9).
Acara dihadiri Tim pada unit kerja koordinasi dan supervisi pencegahan KPK RI yang di ketuai Adlinsyah M Nasution, 11 kabupaten/kota yakni, Walikota Tebing tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan, MM, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE, Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM, Wakil Bupati Asahan H Surya, Bsc, Wakil Bupati Tobasa Ir. Hulman Sitorus, MM, Kabupaten Dairi diwakili Sekda Sebastinus Tinambunan, SH, M.Pd, Kabupaten Batu Bara diwakili Asisten Adm Umum Ataruddin, S.Pd MM, Kabupaten Simalungun diwakili Sekda Drs. Gideon Purba, Msi, Kabupaten Pakpak barat diwakili Kepala Bappeda dan Inspektur Jalan Brutu, S.Pd, MM, Kabupaten Sergai diwakili kadis Kominfo Ihsan, AP.
Walikota Hefriansyah, SE, MM, mewakili sebelas daerah yang hadir diacara Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang digelar KPK RI tersebut, mendukung penuh program KPK ini, dan ini menjadi kesempatan bagi para OPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi, dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi. “Terimakasih kepada KPK yang sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Semoga program ini dapat membawa kebaikan bagi pemerintahan di daerah”, katanya.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI untuk wilayah Sumut, Adlinsyah M. Nasution alias Coki mengatakan program rencana aksi ini dapat mencegah 80 persen kegiatan korupsi yakni dengan cara kegiatan sistem E-Planning, E-Budgeting secara online, artinya semua akan terprogram dan transparan. Untuk Kota Pematangsiantar hari ini melaunching E- Perencanaan dan Pematangsiantar Smart City . Dengan E- Perencanaan dan Pematangsiantar Smart City, semua masukan untuk pembangunan kota yang dimulai dari rembuk warga sampai musrenbang akan terprogram. Artinya daerah kabupaten kota lainnya dapat mengikuti dalam membuat program pembangunan, Kami siap melakukan pendampingan bagi daerah lainnya, kata Adlinsyah.
Selanjutnya Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi tersebut, masing – masing daerah memaparkan progres yang sudah dilakukan serta kendala yang dihadapi. (Hum)
