Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia melakukan kunjungan untuk mengumpulkan informasi terkait konflik tanah yang ada di PTPN. KSP meminta kepada kedua belah pihak untuk menjaga kekondusifan di lokasi terjadinya konflik masalah lahan.
Dalam pertemuan yang dilakukan di Hotel Sapadia, Kota Siantar, Jumat (04/11/2022) KSP bersama Pemko Pematang Siantar, Polres Simalungun dan PTPN III serta masyarakat yang menggarap lahan PTPN III membahas permasalahan lahan yang saat ini terjadi di Kelurahan Basorma dan Gurilla, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Siantar.
Sahat M Lumbanraja yang merupakan Tenaga Ahli Madya dari Tim Agraria Kedeputian II Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa kedatangan pihaknya ingin mengumpulkan informasi terkait permasalahan lahan yang ada di PTPN.
“Kantor Staf Kepresidenan ingin mendengar ini secara langsung terutama kedua belah pihak. Semua informasi kita dengarkan untuk solusi lebih lanjut. Pertemuan ini belum pada penyelesaian, lebih pada pengumpulan informasi. Kami akan mendorong lebih cepat walaupun waktunya belum bisa dipastikan,” kata Sahat saat ditemui di depan Hotel Sapadia.
Pria berdarah Batak ini meminta kepada aparat keamanan untuk menjaga kekondusifan di lapangan. “Kami juga menyampaikan ke aparat Keamanan untuk menjaga kekondusifan di lapangan,” katanya.
Langkah selanjutnya adalah, setelah melakukan pengecekan di lapangan akan ada rapat koordinasi dengan kantor pertanahan. “Kita lakukan mediasi supaya tidak sampai ke pengadilan. Apabila kedua pihak bertahan, ruang terakhir proses pengadilan. Itu prosedur yang umum. Tetapi, kita harapkan ini bisa diselesaikan secara mediasi,” katanya seraya mengatakan bahwa pihaknya bukan hanya mengumpulkan informasi di PTPN III tetapi di seluruh PTPN yang ada di Sumatera Utara.
Ia berharap agar kedua belah pihak untuk menjaga kekondusifan di lapangan. “Kepada masyarakat dan PTPN untuk menjaga kekondusifan lah. KSP akan mendorong lebih cepat. Saya melihat media sosial ini supaya betul-betul kita jaga. Kadang terekam, terpotong akhirnya bikin panas situasi. Padahal ini sedang diselesaikan dengan itikad dua belah pihak hadir,” ucapnya.
Walikota Siantar, dra Susanti Dewayani mengatakan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah yang saat ini sedang proses pembangunan program prioritas. “Karena kita tahu wilayah itu adalah salah satu akan dilalui jalan Tol yaitu merupakan PSN (Proyek Strategis Nasional) dari pemerintah pusat,” kata Susanti.(Sawal)
