Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA hadiri Rapat Paripurna III Tahun 2023 tentang Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pematang Siantar TA 2022, di Ruang Sidang DPRD Kota Pematang Siantar, Sabtu (22/07/2023) siang.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022. Pengantar Nota Keuangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna III Tahun 2023 tentang Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pematang Siantar TA 2022, di Ruang Sidang DPRD Kota Pematang Siantar ,Sabtu (22/07/2023) siang.
Acara diawali pembukaan rapat oleh Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga SH. Dilanjutkan pembacaan surat-surat masuk oleh Sekretaris Dewan Kota Pematang Siantar Eka Hendra.
dr Susanti menerangkan, Penyampaian Nota Keuangan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pematang Siantar merupakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari substansi pasal tersebut, kata dr Susanti, maka dapat disimpulkan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada esensinya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja pelaksanaan APBD kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus merupakan wahana evaluasi penilaian kinerja pemerintahan untuk periode satu tahun anggaran.
Kota Pematang Siantar, lanjut dokter spesialis anak itu, merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis dari sisi perekonomian.
“Pembangunan ekonomi Kota Pematang Siantar saat ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang dibarengi modernisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income equity), kesempatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan perubahan struktur ekonomi daerah,” terang wali kota perempuan pertama di Kota Pematang Siantar itu.
Masih kata dr Susanti, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kinerja perekonomian Kota Pematang Siantar menunjukkan terjadinya peningkatan. Hal ini terlihat dari makin meningkatnya nilai PDRB Kota Pematang Siantar.
“Tahun 2022, PDRB Kota Pematang Siantar berdasarkan harga berlaku mencapai 15,20 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 1,00 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya 14,20 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan, PDRB Kota Pematang Siantar pada tahun 2022 mencapai 9,87 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 0,33 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 9,54 triliun rupiah,” terang dr Susanti.
Hal ini, lanjutnya, mengindikasikan kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan mampu mendorong perkembangan perekonomian Kota Pematang Siantar, yang dari sisi makro ekonomi memperlihatkan trend perkembangan yang makin meningkat.
Salah satu faktor yang memberikan dampak pada peningkatan tersebut, lanjutnya, adalah perkembangan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, yang telah mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kota Pematang Siantar.
“Namun angka tersebut belum dapat menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata dan merata karena masih dipengaruhi oleh kepemilikan faktor produksi serta kesenjangan pendapatan. Walaupun demikian, angka tersebut masih relevan dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah,” jelasnya.
Nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2022 yang disampaikan, kata dr Susanti, pada esensinya merupakan laporan tentang ringkasan realisasi APBD. Di mana, secara normatif diajukan ke dewan setelah selesai diperiksa oleh BPK.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2022, maka opini yang diberikan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani pada masa yang akan datang, baik aspek sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya
dr Susanti yakin dan percaya, DPRD dapat menyikapi laporan tersebut dengan penuh kearifan sekaligus memberikan solusi-solusi konstruktif yang dapat dijadikan referensi dan masukan dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD satu tahun ke depan.
“Semoga sidang dewan yang terhormat ini, dapat memperoleh gambaran umum tentang pengelolaan keuangan sehingga dapat membahas rancangan peraturan daerah Kota Pematang Siantar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan lancar guna mendapat persetujuan, yang selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendapat evaluasi,” tukasnya.
Dilanjutkan dr Susanti, nota keuangan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengantar Nota Keuangan yang telah disampaikan.
Turut hadir, para anggota DPRD Kota Pematang Siantar, para Asisten dan Staf Ahli, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematang Siantar. (rel/dhev)
