Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Mengantisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar secara daring dari Command Center Pemko Pematangsiantar, Senin (01/12/2025) pagi. Kegiatan ini turut diikuti unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar seluruh pemerintah daerah menjaga keamanan dan stabilitas wilayah, memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, dan menjamin kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.
Wali Kota Wesly Silalahi menegaskan bahwa Pemko Pematangsiantar akan segera menindaklanjuti hasil Rakor nasional tersebut dengan langkah-langkah konkret.
“Tadi kita sudah mengikuti rapat secara nasional, dan di daerah kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda. Kita akan segera menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi,” ujar Wesly.
Ia menyampaikan bahwa koordinasi lanjutan akan dilakukan bersama Forkopimda untuk memastikan seluruh aspek pengamanan dan kesiapan daerah berjalan optimal. “Harapan kita tentu bagaimana mengantisipasi sejak awal, mulai aspek keamanan, kesiapan pelayanan, hingga upaya pencegahan,” tambahnya.
Terkait ketersediaan kebutuhan pokok, Wesly meminta agar stok pangan serta komoditas penting lainnya benar-benar dipastikan aman melalui langkah terkoordinasi antara Pemko dan Forkopimda. Ia menegaskan bahwa upaya antisipasi ini penting untuk menjaga stabilitas daerah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Menanggapi isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Wesly mengimbau masyarakat agar tetap tenang. Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama PT Pertamina (Persero) telah mengambil langkah cepat untuk memperlancar distribusi dan menjaga ketersediaan BBM.
Rakor dan koordinasi lanjutan ini dihadiri unsur Forkopimda serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
