Komitmen mewujudkan penegakan hukum yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik transaksional kembali ditegaskan jajaran kepolisian dan kejaksaan di Sumatera Utara. Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Munawal Hadi, S.H., M.H., tampil kompak menghadiri penandatanganan komitmen bersama penanganan perkara pidana yang digelar di Mapolda Sumatera Utara, Selasa (28/7/2026).
Kehadiran kedua pimpinan institusi penegak hukum tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara Polres Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang objektif, profesional, transparan, serta bebas dari praktik transaksional.
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, kebersamaan Kapolres dan Kajari merupakan bentuk nyata komitmen kedua institusi dalam memberikan pelayanan hukum yang berintegritas kepada masyarakat.
“Sinergi ini menjadi bukti bahwa Polres Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar AKP Verry Purba saat dikonfirmasi, Selasa malam.
Menurutnya, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum agar proses penanganan perkara berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkualitas.
Momentum tersebut juga mempertegas komitmen seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan di Sumatera Utara untuk menghapus praktik-praktik transaksional dalam proses penegakan hukum serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dalam sambutannya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa perubahan regulasi harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang nyata.
“Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum, serta memastikan setiap kewenangan dijalankan secara objektif, profesional, dan tanpa praktik transaksional,” tegas Kapolda.
Tak hanya memperkuat sinergi penegakan hukum, kegiatan tersebut juga menjadi momen membanggakan bagi Polres Simalungun. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Simalungun menerima dua Piagam Penghargaan Kapolri yang diserahkan langsung oleh Kapolda Sumatera Utara.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/666/V/2026 atas keberhasilan Polres Simalungun meraih predikat Pelayanan Prima (Kategori A) serta Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Zona Integritas sepanjang tahun 2025.
AKP Verry Purba menyebut capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Simalungun untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap soliditas antara Polres Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun terus terjaga sehingga mampu menghadirkan penanganan perkara pidana yang cepat, tepat, profesional, objektif, dan bebas dari praktik transaksional,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi yang erat antara kepolisian dan kejaksaan merupakan fondasi penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin kuat, Polres Simalungun bersama Kejaksaan Negeri Simalungun optimistis mampu menghadirkan penegakan hukum yang semakin transparan, berintegritas, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat, sejalan dengan semangat Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
