PEMATANGSIANTAR — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk memperkuat pengendalian inflasi, mempercepat digitalisasi transaksi pemerintahan, serta memperluas akses keuangan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wesly saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa (18/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Website-Based Early Warning System (EWS) pengendalian inflasi serta penyerahan SK TOPPIS (Toko Pantau dan Pengendali Inflasi) secara simbolis oleh Wali Kota Wesly bersama Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Menurut Wesly, pertemuan tersebut memiliki arti strategis bagi Pemko Pematangsiantar. Ia menilai TPID, TP2DD, dan TPAKD tidak boleh dipandang sebagai tiga agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling memperkuat.
“Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha,” ujar Wesly.
Untuk itu, lanjutnya, Pemko Pematangsiantar harus memperkuat langkah yang antisipatif, responsif, dan kolaboratif melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta penerapan sistem peringatan dini.
Dengan langkah tersebut, potensi gejolak harga diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sedini mungkin sebelum memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat.
Wesly: Digitalisasi Harus Tingkatkan Pelayanan
Wesly juga menekankan pentingnya transformasi digital melalui TP2DD. Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak boleh sekadar dimaknai sebagai perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai.
“Selanjutnya, melalui TP2DD, digitalisasi harus diarahkan tidak hanya pada perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Sementara melalui TPAKD, Pemko Pematangsiantar diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal, terutama bagi pelajar, pelaku UMKM, serta masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan.
Dorong Budaya Menabung Sejak Dini
Pada kesempatan tersebut, Wesly turut menyoroti pentingnya membangun budaya menabung sejak usia dini.
Menurutnya, program Hari Indonesia Menabung harus menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar sekaligus membangun kebiasaan menabung secara berkelanjutan.
“Saya berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan semakin banyak pelajar yang memiliki rekening dan semakin baik pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal,” katanya.
Wesly bahkan menegaskan bahwa HLM tersebut harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar laporan dan notulen.
“Saya ingin menegaskan high level meeting ini jangan hanya menghasilkan laporan dan notulen. Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen, dan rencana tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana keberhasilannya diukur,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kerja sama.
“TPID harus terhubung dengan penguatan ekonomi daerah. TP2DD harus terhubung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. TPAKD harus terhubung dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wesly.
Jika ketiga unsur tersebut berjalan secara terintegrasi, ia optimistis perekonomian Pematangsiantar akan semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing.
Pertumbuhan Ekonomi Pematangsiantar Menguat
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada Triwulan I 2026 menunjukkan penguatan.
“Pada grafik pertumbuhan triwulanan (%YoY), Pematangsiantar berada pada level 4,70%. Peningkatan sejalan dengan Sumatera Utara (4,98%) dan nasional (5,61%),” jelas Ahmadi.
Untuk pertumbuhan tahunan hingga 2025, Sumatera Utara tercatat 4,53%, nasional 5,11%, sementara Pematangsiantar berada di angka 4,09%.
Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar menjadi penyumbang pangsa terbesar dengan kontribusi 30,3% dan pertumbuhan 7,4%. Selanjutnya, industri pengolahan sebesar 16,6% dengan pertumbuhan 0,6%, konstruksi sebesar 9,0% dengan pertumbuhan 6,0%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 7,8% dengan pertumbuhan 7,4%.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan pangsa 58,6% dan pertumbuhan 3,80%. Berikutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 22,6% dengan pertumbuhan 0,89%, konsumsi pemerintah 10,8% dengan pertumbuhan 3,24%, serta Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 2,8% dengan pertumbuhan 7,72%.
Dalam kesempatan itu, Wesly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BI, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, dan seluruh stakeholder atas sinergi dalam mendukung pembangunan ekonomi Kota Pematangsiantar.
“Mari kita jadikan high level meeting ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, dan mempercepat aksi nyata. Semoga pertemuan ini menghasilkan komitmen dan langkah nyata bagi penguatan perekonomian Kota Pematangsiantar menuju Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” tutupnya sembari membuka kegiatan.
