Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memperkuat sinergi bersama Bank Indonesia (BI), perbankan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Hal tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa (18/08/2026).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menegaskan, ketiga tim tersebut tidak boleh bekerja secara terpisah. Menurutnya, TPID, TP2DD, dan TPAKD merupakan satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk membangun perekonomian daerah yang stabil, inklusif, efisien, dan berdaya saing.
“Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha,” ujar Wesly.
Karena itu, lanjutnya, langkah pengendalian inflasi harus dilakukan secara antisipatif, responsif, dan kolaboratif. Mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga hingga pemanfaatan early warning system, sehingga potensi gejolak harga dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
Digitalisasi Bukan Sekadar Transaksi Non-Tunai
Wesly juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD.
Menurutnya, digitalisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan transaksi dari tunai menjadi non-tunai. Lebih jauh, digitalisasi harus mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sementara melalui TPAKD, kita harus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal, khususnya bagi pelajar, UMKM, dan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wesly turut menyoroti pentingnya membangun budaya menabung sejak usia dini.
Ia berharap program Hari Indonesia Menabung dapat menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar sekaligus membentuk kebiasaan menabung secara berkelanjutan.
“Saya ingin menegaskan high level meeting ini jangan hanya menghasilkan laporan dan notulen. Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen, dan rencana tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana keberhasilannya diukur,” tegasnya.
Website Early Warning System dan TOPPIS
Pada HLM tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Website Based Early Warning System pengendalian inflasi.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan SK TOPPIS (Toko Pantau dan Pengendali Inflasi) secara simbolis oleh Wali Kota Wesly Silalahi bersama Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Wesly meminta seluruh perangkat daerah, BI, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, serta seluruh stakeholder memperkuat koordinasi dan memperjelas peran masing-masing.
“TPID harus terhubung dengan penguatan ekonomi daerah. TP2DD harus terhubung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. TPAKD harus terhubung dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia optimistis, apabila ketiga agenda tersebut berjalan terintegrasi, maka perekonomian Pematangsiantar dapat semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing.
“Mari kita jadikan high level meeting ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, dan mempercepat aksi nyata,” ajaknya.
Pertumbuhan Ekonomi Pematangsiantar Menguat
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada Triwulan I Tahun 2026 mengalami penguatan.
“Pada grafik pertumbuhan triwulanan (%YoY), Pematangsiantar berada pada level 4,70 persen. Peningkatan sejalan dengan Sumatera Utara 4,98 persen dan nasional 5,61 persen,” terang Ahmadi.
Ia menambahkan, secara tahunan hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tercatat 4,53 persen, nasional 5,11 persen, sedangkan Pematangsiantar sebesar 4,09 persen.
Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar menjadi penyumbang pangsa terbesar sebesar 30,3 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen. Selanjutnya industri pengolahan sebesar 16,6 persen dengan pertumbuhan 0,6 persen, konstruksi 9,0 persen dengan pertumbuhan 6,0 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 7,8 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan pangsa 58,6 persen dan tumbuh 3,80 persen. Kemudian PMTB sebesar 22,6 persen atau tumbuh 0,89 persen, konsumsi pemerintah 10,8 persen dengan pertumbuhan 3,24 persen, serta LNPRT sebesar 2,8 persen dengan pertumbuhan 7,72 persen.
HLM tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintahan, serta perluasan akses keuangan tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar. (*)
