Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menunjukkan kinerja kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan berhasil mencatatkan deflasi -0,31 persen pada Oktober 2025, di saat inflasi nasional meningkat akibat melonjaknya harga emas perhiasan. Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (04/11/2025) melalui Zoom Meeting dari Command Center Kantor Wali Kota.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, serta dirangkai dengan evaluasi dukungan daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah.
Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa inflasi nasional year on year (yoy) pada Oktober 2025 mencapai 2,86 persen, meningkat 0,28 persen dibanding bulan sebelumnya. Harga emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar secara nasional (0,21 persen), disusul sejumlah komoditas pangan strategis seperti cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Strategi Pemko Siantar Berhasil Tekan Gejolak Harga
Berbeda dengan kondisi nasional, Pemko Pematangsiantar berhasil menekan kenaikan harga pangan, sehingga menghasilkan deflasi signifikan. Wali Kota Wesly Silalahi menjelaskan bahwa penurunan harga didorong peningkatan pasokan hortikultura di Sumatera Utara yang memasuki masa panen Oktober.
Komoditas penyumbang deflasi terbesar di Pematangsiantar adalah:
-
Bawang merah: -0,15 persen
-
Cabai hijau: -0,09 persen
-
Beras: -0,07 persen
Sementara penyumbang inflasi daerah terbesar adalah:
-
Emas perhiasan: 0,29 persen
-
Cabai merah: 0,04 persen
-
Wortel: 0,03 persen
“Deflasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh unsur TPID dan OPD terkait dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Ini bukti bahwa kolaborasi daerah mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Wesly.
Pemko Fokus Jaga Stabilitas dan Dukung Program Rumah Rakyat
Wesly menegaskan bahwa Pemko Pematangsiantar berkomitmen memperkuat langkah pengendalian inflasi, termasuk optimalisasi kerja sama lintas sektor, penguatan distribusi pangan, dan pengawasan harga pasar.
“Rakor ini kami jadikan momentum untuk meningkatkan efektivitas kebijakan daerah agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional,” tegasnya.
Selain itu, Pemko Pematangsiantar juga menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup warga.
Rakor tersebut turut dihadiri OPD terkait, Bappeda, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Kodim 0207/Simalungun, dan Badan Pusat Statistik.

