Pematangsiantar – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Merah Putih BPK RI, Jakarta, ini menjadi penanda dimulainya proses audit laporan keuangan pemerintah daerah. Wali Kota dan Ketua DPRD mengikuti kegiatan secara daring dari Command Center Balai Kota Pematangsiantar.
Dalam agenda tersebut, anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, secara resmi menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada para kepala daerah sebagai simbol dimulainya audit LKPD TA 2025.
Dalam arahannya, Bobby menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak semata-mata bertujuan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Opini WTP harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, isu kemandirian dan ketahanan fiskal daerah turut menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja guna menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
Direktur Jenderal Keuangan Negara V, Widhi Widayat, dalam laporannya menyampaikan bahwa entry meeting ini bertujuan menyamakan persepsi antara BPK dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan kesiapan dokumen serta koordinasi selama proses audit berlangsung.
Sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari wilayah Sumatera dan Jawa turut hadir, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Wesly Silalahi menyatakan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Ia menilai entry meeting sebagai langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami berkomitmen untuk terbuka dan kooperatif dalam proses pemeriksaan ini. Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Wesly juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam membangun sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Ia berharap hasil audit tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan ke depan.
Dengan persiapan yang matang, Pemerintah Kota Pematangsiantar optimistis dapat mempertahankan opini WTP sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar. (*)
