Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Pematangsiantar angkat bicara menyikapi aksi unjuk rasa yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar.
Dalam rilis pers yang disampaikan Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar, Arif Harahap, S.E.I., bersama Sekretaris Fransisco Sibarani, S.Si., KNPI menilai terdapat persoalan serius dalam pola dan sistem pengamanan aksi massa tersebut.
KNPI menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati. Namun, hak tersebut menurut KNPI tidak boleh menjadi pembenaran terhadap tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas negara.
“KNPI mendukung kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi menolak segala bentuk tindakan anarkis dan perusakan fasilitas negara,” demikian sikap DPD KNPI Kota Pematangsiantar dalam rilis persnya.
Di sisi lain, KNPI mempertanyakan kesiapan aparat dalam mengantisipasi aksi massa. Sistem serta pola pengamanan dinilai terkesan lemah dan kurang siap menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.
Sorotan bahkan diarahkan kepada Polres Pematangsiantar. KNPI menilai jajaran kepolisian kurang responsif dan belum optimal dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan aksi massa.
Atas kondisi tersebut, DPD KNPI Kota Pematangsiantar mendesak Kapolda Sumatera Utara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Pematangsiantar, Kasat Intelkam, serta personel yang terlibat dalam pengamanan aksi tersebut.
Menurut KNPI, evaluasi penting dilakukan bukan semata untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap pengamanan kegiatan masyarakat berjalan profesional, terukur, dan mampu mencegah eskalasi sejak dini.
Selain mengevaluasi pola pengamanan, KNPI juga mendorong aparat penegak hukum mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi provokator secara profesional, transparan dan objektif.
“Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan tertentu,” menjadi garis besar sikap KNPI dalam mendorong proses hukum yang objektif.
Di tengah situasi tersebut, KNPI juga mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa dan masyarakat Kota Pematangsiantar agar tetap menggunakan ruang demokrasi secara bertanggung jawab.
Kritik terhadap pemerintah maupun institusi negara, menurut KNPI, tetap penting sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun, penyampaian kritik harus dilakukan secara damai, substantif dan tidak merusak fasilitas publik maupun mengganggu ketertiban umum.
“Jaga ketertiban, jaga marwah kota kita,” tegas DPD KNPI Kota Pematangsiantar.
Rilis pers tersebut ditandatangani Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap, S.E.I., dan Sekretaris Fransisco Sibarani, S.Si., dengan membawa semangat “Pemuda Bersatu, DPD KNPI Kota Pematangsiantar, Siantar Maju.”
