Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) teknis pembangunan Jalan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Rakor tersebut berlangsung di Grand City Hall, Cinnamon, Medan, Jumat (25/9/2026), dan dihadiri langsung Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., Kasdim 0207/Sml Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana, serta PPK Pengadaan Tanah.
Pertemuan membahas berbagai aspek teknis dan langkah lanjutan pembangunan ruas tol yang dinilai strategis bagi peningkatan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, sekaligus mendukung kepentingan pertahanan negara.
Salah satu pembahasan utama dalam rakor tersebut adalah gagasan agar pada bagian tertentu Jalan Tol Simpang Panei–Parapat dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Bupati Simalungun dalam audiensi dengan Dirjen Kuathan Kemhan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta pada Selasa (22/9/2026).
Pembahasan selanjutnya diarahkan pada kesiapan teknis dan perencanaan pembangunan sehingga berbagai kebutuhan terkait fungsi jalan tol, keselamatan, konektivitas, maupun aspek strategis lainnya dapat diakomodasi sejak tahap awal perancangan.
Bupati Simalungun menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal kelanjutan pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat.
“Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” ujar Bupati.
Ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40 kilometer dan sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun. Kehadiran jalan tol tersebut diharapkan dapat memperkuat akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba.
Selain meningkatkan konektivitas, pembangunan jalan tol juga diharapkan membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata, maupun pertahanan,” tegas Bupati.
Melalui koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha, konsultan, dan pihak terkait lainnya, Pemkab Simalungun mendorong agar rencana pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat dapat segera ditindaklanjuti secara konkret.
Seluruh proses pembangunan diharapkan tetap memperhatikan aspek teknis, regulasi, kebutuhan masyarakat, keselamatan, serta kepentingan strategis nasional.
