Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kota Pematangsiantar, jalan H Adam Malik Pematangsiantar, Senin (09/02/2026) pagi.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kota Pematangsiantar. HLM dan Rakorwil bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman tersebut berlangsung di Ruang TB Simatupang Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, jalan H Adam Malik Pematangsiantar, Senin (09/02/2026) pagi.
Wesly yang diwakili Junaedi dalam sambutannya berharap melalui HLM dan Rakorwil tersebut bisa terjadi peningkatan digitalisasi di Kota Pematangsiantar.
“Dalam kegiatan-kegiatan di Pemerintah Kota Pematangsiantar, sudah mulai berlaku transaksi digital, bekerja sama dengan Bank Sumut,” kata Junaedi.
Bahkan, lanjut Junaedi, Perusahaan daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) sudah menggunakan digitalisasi untuk mengutip retribusi pedagang, khususnya di Gedung IV Pasar Horas.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan Perkembangan Digitalisasi Kota Pematangsiantar. Menurut Ahmadi, pembayaran non tunai untuk pajak dan retribusi di Kota Pematangsiantar hingga semester II Tahun 2025 tercatat sebesar 72,5 persen. Terdapat delapan pos retribusi yang menjadi pendorong transaksi non tunai, dengan mayoritas secara resmi digital via teller. Kedelapan pos tersebut yakni: pelayanan kesehatan; pelayanan persampahan/kebersihan; parkir di tepi jalan umum; pemakaian kekayaan daerah; tempat khusus parkir; rumah potong hewan; tempat rekreasi dan olahraga; serta izin persetujuan bangunan gedung (PBG).
“Transaksi digital agar ditingkatkan lagi. Masih banyak peluang,” kata Ahmadi.
Lebih lanjut Ahmadi mengatakan, untuk transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Pematangsiantar, di tahun 2025 tercatat Rp688.356.389.069 atau mengalami pertumbunan 111 persen dibandingkan tahun 2024, yakni Rp325.849.868.094, dengan jumlah merchant 87.484.
Acara selanjutnya, Sosialisasi Kriteria Championship oleh Kemenko Perekonomian, yang diikuti secara daring (online). Kemudian, Diskusi Panel Katalis I P2DD berupa: Penguatan Implementasi KKI Segmen Pemerintah; Piloting integrasi SIPD dan Adopsi SNAP dalam Tata Kelola Keuangan Daerah; Use Case Kerjasama dan Best Practice Kebijakan Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Sinyal/Jaringan; serta Kebijakan Penataan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di Daerah.
Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Zainal Siahaan SE MM, Asisten Administrasi Umum Dedy Tunasto Setiawan SH MH, para pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, Deputi Perwakilan BI Pematangsiantar Rizky Reflizar, dan Pimpinan Bank Sumut Cabang Pematangsiantar Subhan Pardosi. (*)
