Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara kembali menjadi lokasi aksi unjuk rasa. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (17/6/2026), dengan membawa berbagai tuntutan terkait pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
Aksi tersebut diterima langsung Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto. Dalam dialog terbuka di depan gerbang gedung DPRD, para mahasiswa menyampaikan 10 poin tuntutan yang mereka minta diteruskan kepada pemerintah pusat.
Selain menyuarakan berbagai persoalan nasional dan daerah, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi terhadap setiap aspirasi yang telah disampaikan kepada wakil rakyat. Mereka meminta seluruh dokumen tuntutan dan tindak lanjutnya dipublikasikan agar dapat diawasi masyarakat.
“Kami sudah bosan dengan janji manis. Kami ingin seluruh tuntutan ini dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses tindak lanjutnya,” ujar pimpinan aksi, Muhammad Ade.
Menurut mahasiswa, aspirasi rakyat tidak boleh berhenti pada sebatas janji, melainkan harus ditindaklanjuti secara nyata dan terbuka.
Menanggapi hal tersebut, Sutarto menyatakan DPRD Sumut siap membuka proses tindak lanjut aspirasi mahasiswa kepada publik dan memastikan bukti penyampaiannya kepada pihak terkait akan dipublikasikan melalui saluran resmi DPRD Sumut.
“Kami pastikan akan tetap transparan atas apa yang menjadi tuntutan adik-adik sekalian. Kami berharap mahasiswa terus menyuarakan berbagai aspirasi demi kepentingan masyarakat luas. Kritik dan masukan seperti ini sangat penting dalam kehidupan demokrasi,” katanya.
Ia juga mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan kondusif.
“Kita lihat adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan baik. Kita sebagai wakil rakyat menerima aspirasi dan menyalurkannya ke pusat,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dialog tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan di atas materai antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPRD Sumut untuk mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyerahkan 10 tuntutan yang meliputi pengembalian prioritas anggaran pendidikan, penghentian program-program populis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, penghentian praktik militeristik di ranah sipil, stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, penagihan janji Presiden Prabowo Subianto terkait penciptaan 18 juta lapangan pekerjaan, penguatan stabilitas moneter nasional, mewujudkan sekolah gratis, serta memastikan seluruh aspirasi mahasiswa diteruskan kepada pemerintah pusat.
Mahasiswa juga meminta agar dokumen tuntutan yang telah ditandatangani bersama dan dibubuhi materai diunggah melalui media sosial resmi DPRD Sumut paling lambat pukul 17.00 WIB pada hari yang sama. Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Selama aksi berlangsung, Kapolsek Medan Baru, Bambang Gunanti Hutabarat, terlihat berada di lokasi mendampingi Wakil Ketua DPRD Sumut saat menerima perwakilan mahasiswa. Personel kepolisian juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.
Guna mengantisipasi kepadatan kendaraan, arus lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol sempat dialihkan sementara hingga kegiatan berakhir. Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pihak DPRD Sumut, massa aksi membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 14.30 WIB tanpa adanya insiden yang mengganggu keamanan maupun ketertiban umum.
