Isu lingkungan di kawasan Danau Toba kembali mendapat perhatian serius. Aliansi Mahasiswa/Pemuda Peduli Danau Toba (AMPDT) memasuki periode kepemimpinan baru dengan agenda yang lebih tajam, terutama dalam mengawasi pembangunan hotel dan kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Dalam Kongres Nasional AMPDT yang digelar pada 18–20 September 2026 di Mess Pemprovsu Harungguan Bolon, Parapat, Rico Nainggolan kembali dipercaya memimpin AMPDT untuk periode kedua.
Rico terpilih secara aklamasi dalam kongres yang dihadiri para Koordinator Wilayah AMPDT serta sejumlah tokoh masyarakat kawasan Danau Toba.
Kembali mendapat mandat memimpin organisasi, Rico langsung menegaskan arah perjuangan AMPDT. Pengawasan terhadap pembangunan di kawasan Danau Toba, khususnya infrastruktur penunjang pariwisata, akan menjadi salah satu fokus utama.
AMDAL pembangunan hotel menjadi isu yang mendapat perhatian khusus.
“Saya berterima kasih atas amanah yang kembali diberikan. Pada periode baru ini, AMPDT menegaskan bahwa AMDAL pembangunan hotel di kawasan Danau Toba menjadi isu prioritas yang akan kami kawal ketat,” tegas Rico dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2026).
Menurut Rico, pembangunan hotel dan akomodasi komersial memang dapat menjadi bagian dari pertumbuhan pariwisata. Namun, pembangunan tersebut harus tetap berjalan sesuai aturan lingkungan hidup dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.
AMPDT juga menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen AMDAL serta sistem pengelolaan limbah dari setiap kegiatan usaha.
Pasalnya, pembangunan maupun operasional hotel di kawasan Danau Toba berpotensi bersentuhan langsung dengan ekosistem perairan dan ruang hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupan di kawasan tersebut.
Untuk memperkuat pengawasan, AMPDT telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Di antaranya melalui audit independen bersama, mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan peninjauan terhadap izin AMDAL hotel yang telah dibangun, sedang beroperasi maupun masih dalam tahap perencanaan.
AMPDT juga akan mendorong pembentukan Posko Pengaduan Lingkungan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan dampak lingkungan dari aktivitas usaha di sekitar Danau Toba.
“Dalam waktu dekat kita akan menyiapkan kanal laporan bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas hotel. Kita juga akan melakukan edukasi dan advokasi, termasuk memberikan pendampingan hukum kepada komunitas adat terkait hak-hak mereka dalam menjaga ruang hidup di sekitar Danau Toba,” ujar Rico.
Rico menegaskan, sikap AMPDT bukan untuk menutup pintu investasi maupun menghambat perkembangan pariwisata.
Sebaliknya, AMPDT mendukung kemajuan ekonomi kawasan Danau Toba dengan catatan pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat.
“Kami mendukung kemajuan ekonomi dan pariwisata Danau Toba, namun investasi tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat, khususnya ekosistem kawasan Danau Toba,” tegasnya.
Dengan kembali dipercayanya Rico Nainggolan sebagai pimpinan AMPDT, periode kedua organisasi tersebut diarahkan pada agenda pengawasan yang lebih terukur, mulai dari keterbukaan AMDAL, pengelolaan limbah, pengawasan pembangunan hotel hingga perlindungan ruang hidup masyarakat.
Danau Toba, bagi AMPDT, bukan sekadar kawasan wisata dan investasi. Kawasan ini juga merupakan ruang hidup yang keberlanjutannya perlu terus diawasi bersama.
