Polemik informasi terkait dugaan aktivitas Galian C di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Simalungun, memasuki babak baru. Polres Simalungun membantah tudingan yang beredar di media sosial bahwa jajaran Reskrim maupun Humas disebut tidak merespons konfirmasi mengenai persoalan tersebut.
Tak hanya membantah, Polres Simalungun juga akan melakukan pemeriksaan internal terhadap informasi yang mencatut nama personel kepolisian. Bahkan, langkah somasi disiapkan apabila hasil penelusuran menemukan adanya informasi yang tidak benar dan merugikan institusi maupun personel.
Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Menurutnya, sejak awal terdapat kekeliruan dalam penyebutan lokasi pada postingan yang dipersoalkan.
“Dari tulisan saja sudah salah. Di Simalungun itu Tanjung Pasir merupakan wilayah Kecamatan Tanah Jawa, bukan Kecamatan Panei Tonga,” tegas Verry.
Kekeliruan tersebut, kata dia, perlu diluruskan agar informasi yang beredar di ruang publik tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Persoalan menjadi lebih serius karena dalam postingan tersebut turut disebut nama seorang penyidik, Aiptu S. Manihuruk. Postingan itu mengklaim bahwa penyidik tersebut memberikan informasi mengenai adanya pengakuan dari pihak terlapor terkait dugaan pembukaan Galian C Tanjung Pasir.
Polres Simalungun memastikan klaim tersebut akan diverifikasi.
“Khusus untuk informasi kebenaran yang ditulis ini, kami akan periksa personel yang dimaksud,” ujar Verry.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah benar terdapat komunikasi, pernyataan atau informasi dari personel yang bersangkutan sebagaimana yang dituliskan dalam postingan media sosial tersebut.
Verry menegaskan, Polres Simalungun tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum seluruh informasi diverifikasi. Setiap keterangan yang mengatasnamakan personel kepolisian, menurutnya, harus dapat dipastikan sumber dan kebenarannya.
“Jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya kemudian dipublikasikan seolah-olah sudah menjadi fakta. Kami terbuka untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan data dan proses yang ada,” katanya.
Terkait tudingan bahwa Polres Simalungun sengaja tidak merespons konfirmasi, Verry membantah kesan tersebut. Ia menegaskan bahwa kepolisian memiliki mekanisme resmi dalam memberikan informasi kepada masyarakat maupun media terkait suatu perkara.
Di sisi lain, Polres Simalungun juga menyikapi serius seruan dalam postingan yang meminta Kapolda Sumatera Utara mengevaluasi hingga mencopot Kapolres Simalungun.
Untuk persoalan tersebut, kepolisian menyerahkan sepenuhnya mekanisme evaluasi kepada pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Polres Simalungun meminta agar setiap informasi yang menyangkut institusi maupun personel kepolisian terlebih dahulu diverifikasi kepada sumber resmi sebelum dipublikasikan.
Langkah berikutnya kini berada pada proses pemeriksaan internal. Polres Simalungun akan mendalami apakah personel yang disebut dalam postingan benar memberikan keterangan sebagaimana yang diklaim.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan bahwa informasi tersebut tidak sesuai fakta dan berpotensi merugikan nama baik institusi maupun personel, kepolisian menyatakan akan mengambil langkah hukum.
“Kami akan membuat somasi terkait postingan tersebut. Namun terlebih dahulu akan kami periksa dan dalami kebenaran informasi yang disampaikan, termasuk personel yang disebut dalam postingan,” jelas Verry.
Ia menambahkan, somasi nantinya bukan sekadar bentuk keberatan, tetapi juga menjadi ruang bagi pihak yang membuat maupun menyebarluaskan informasi untuk memberikan klarifikasi serta melakukan perbaikan apabila memang terdapat kekeliruan.
Polres Simalungun tetap menyatakan menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik, laporan maupun pengaduan. Namun, kebebasan tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang jelas.
“Kami akan cek kebenarannya. Kalau ternyata informasi tersebut tidak benar dan merugikan institusi maupun personel, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai aturan,” tegas Verry.
Polres Simalungun juga mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial, khususnya informasi yang menyangkut proses penyelidikan, institusi kepolisian maupun nama personel.
Masyarakat diminta melakukan verifikasi melalui kanal resmi dan memberikan ruang kepada pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi.
Dengan pemeriksaan internal dan rencana somasi tersebut, Polres Simalungun menegaskan bahwa setiap informasi yang mencatut nama anggota kepolisian akan diverifikasi secara serius. Kepolisian menyatakan tetap berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, transparan dan bertanggung jawab.
