Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, SH, M.Kn., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah di Wilayah I, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Senin (28/04/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Wesly berbagi pandangan mengenai upaya pencegahan korupsi serta berbagai kendala pelayanan publik yang dihadapi di Kota Pematangsiantar.
“Dalam kesempatan ini, kami dimintakan untuk berbagi pandangan tentang korupsi dan kendala pelayanan di Kota Pematangsiantar, serta dukungan yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, organisasi, dan pemerintah pusat oleh KPK,” ujar Wesly.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2024, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kota Pematangsiantar mencapai angka 95 persen. Capaian ini meliputi delapan area fokus pencegahan korupsi, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.
“Capaian ini menempatkan Kota Pematangsiantar pada peringkat ke-65 secara nasional, dan peringkat pertama di Provinsi Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas bimbingan yang diberikan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Namun demikian, Wesly juga mengakui masih terdapat kendala dalam implementasi MCP, khususnya di area pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, rendahnya capaian di area ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi pengadaan serta lelang dini proyek strategis.
“Ke depan, kami berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat memberikan bimbingan dan coaching clinic kepada aparatur pelaksana di daerah kami, termasuk dalam hal sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan,” harapnya.
Rapat Koordinasi tersebut merupakan bagian dari agenda nasional yang berlangsung sejak 28 April hingga 22 Mei 2025, dan mencakup daerah-daerah di Wilayah I, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Pada hari pertama, peserta berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Serdangbedagai.
Selain Wali Kota Wesly, turut hadir Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Lingga, SH, Wakil Ketua DPRD Ir. Daud Simanjuntak, MT, Frengky Boy Saragih, ST, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP, M.Si., Kepala Inspektorat Herry Oktarizal, SH, Kepala BPKPD Arry S. Sembiring, SSTP, M.Si., serta Kadis Kominfo Johannes Sihombing, SSTP, M.Si.
Dalam rangkaian acara, Wesly bersama Ketua DPRD Pematangsiantar dan kepala daerah lainnya menandatangani Komitmen Anti Korupsi. Adapun Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, tampil sebagai pembicara utama. (*)
