Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkai Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terkait Program 3 Juta Rumah. Rakor dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting (virtual) yang diikuti Wesly dari Command Center Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa (04/11/2025).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkai Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terkait Program 3 Juta Rumah. Rakor dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting (virtual) yang diikuti Wesly dari Command Center Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa (04/11/2025) pagi. Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam arahannya, Tito menyampaikan inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Oktober 2025 tercatat 2,86 persen, dengan kenaikan tipis sebesar 0,28 persen dibanding bulan sebelumnya. Ia menjelaskan, kenaikan inflasi dipicu terutama oleh komponen perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan emas perhiasan sebagai kontributor terbesar yakni 0,21 persen.
“Kenaikan harga emas ini menjadi penyumbang utama inflasi, dan trennya saat ini meningkat cukup tinggi,” ujar Tito.
Ia menambahkan, lonjakan harga emas dipengaruhi faktor global, termasuk penurunan kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat yang mendorong banyak negara beralih menyimpan cadangan dalam bentuk emas.
Selain emas, inflasi juga didorong beberapa komoditas pangan seperti cabai merah (0,06 persen), telur ayam ras (0,04 persen), daging ayam ras (0,02 persen), dan wortel (0,01 persen).
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, dalam laporannya menyampaikan harga emas terus menunjukkan tren kenaikan signifikan sepanjang Oktober 2025. Ia menyebut, Provinsi Lampung menempati posisi ke-15 provinsi dengan inflasi month to month (mtm) sebesar 0,23 persen. Sementara posisi tertinggi ditempati Provinsi Banten, disusul Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Meski komoditas penyumbang inflasi di tiap provinsi bervariasi, namun emas perhiasan menjadi faktor yang konsisten memberikan kontribusi di hampir seluruh daerah,” kata Amalia.
Usai mengikuti rakor, Wali Kota Wesly Silalahi menyampaikan, untuk periode Oktober 2025, inflasi di Kota Pematangsiantar mengalami penurunan, yakni dengan capaian deflasi -0,31 persen (mtm). Sementara periode sebelumnya, atau Seprember 2025, mengalami inflasi 0,47 persen (mtm).
Kata Wesly, komoditas dengan andil deflasi bulanan terbesar Kota Pematangsiantar yaitu bawang merah -0,15 persen; cabai hijau 0,09 persen; dan beras -0,07 persen. Sementara itu, komoditas dengan andil inflasi bulanan terbesar Kota Pematangsiantar yakni emas perhiasan 0,29 persen; cabai merah 0,04 persen; dan wortel 0,03 persen.
Wesly juga mengatakan, pada Oktober 2025 terjadi deflasi yang disumbang oleh penurunan harga komoditas pangan strategis, yaitu bawang merah. Penurunan harga komoditas hortikultura dimaksud dikarenakan pasokan yang mulai meningkat di wilayah Sumut. Sebab pada bulan Oktober telah memasuki periode masa panen.
Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor cuaca, biaya produksi, dan keseimbangan pasokan-permintaan menjadi pemicu utama deflasi di bulan Oktober.
Masih kata Wesly, Pemko Pematangsiantar dan TPID berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi. Pemko Pematangsiantar juga akan terus mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Wesly berharap rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas kebijakan daerah, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.
Turut mendampingi Wesly, antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Drs L Pardamean Manurung MAP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Ir Christina Risfani Sidauruk, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ronny Dicky Wijaya Sinaga SSTP MSc, mewakili Bappeda, mewakili Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, mewakili Kodim 0207/Simalungun, dan BPS. (*)
