Pematangsiantar – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, memaparkan langkah strategis dan inovatif Pemerintah Kota (Pemko) dalam menekan angka pengangguran sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Paparan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang dalam kegiatan Penilaian Presentasi Kepala Daerah untuk Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (01/04/2026), dari Command Center Balai Kota Pematangsiantar.
Dalam presentasi tersebut, Pemko menegaskan fokus pada penguatan kreativitas masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan serta pendampingan intensif. Strategi ini dipadukan dengan perluasan kesempatan kerja dan sinergi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Data yang dipaparkan menunjukkan tren positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pematangsiantar turun dari 8,00 persen pada 2024 menjadi 7,74 persen di 2025. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 81,17 menjadi 81,71 persen, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Wesly juga menekankan pentingnya penguatan regulasi melalui Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Ranperda Pemberian Insentif serta Kemudahan Berinvestasi, yang diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan kompetitif.
Untuk menjawab tantangan dominasi sektor informal yang mencapai 51,64 persen, Pemko mengarahkan kebijakan pada pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah kejuruan, pelaksanaan job fair, pelatihan kerja berbasis kompetensi bersertifikat BNSP, hingga bantuan peralatan bagi pelaku UMKM.
Tak hanya itu, pendekatan inovatif juga dihadirkan melalui pembentukan Klinik Konseling Ketenagakerjaan. Layanan ini menjadi solusi terpadu bagi pencari kerja, pekerja, hingga korban PHK dengan menyediakan konseling, informasi lowongan, hingga pendampingan kesiapan kerja.
“Penanganan pengangguran tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” tegas Wesly dalam paparannya.
Pemko juga mendorong lahirnya talenta muda di sektor ekonomi kreatif, termasuk content creator dan tenaga profesional sesuai kebutuhan perangkat daerah. Selain itu, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi langkah strategis untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan mendukung iklim investasi.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemko Pematangsiantar menargetkan tidak hanya penurunan angka pengangguran, tetapi juga terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan evaluasi sebagai bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah. Turut hadir sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda, PMPTSP, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta Dinas Kominfo. (*)
