Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) bersama sejumlah elemen mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026), berakhir dengan penandatanganan fakta integritas atas sembilan tuntutan mahasiswa oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.
Penandatanganan tersebut dilakukan setelah Ketua DPRD Sumut turun langsung menemui massa aksi dan berdialog secara terbuka didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., beserta jajaran DPRD Sumut.
Dalam aksi yang dipimpin Presiden Mahasiswa BEM USU Angga Al Maaris Harahap itu, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah pusat maupun daerah. Tuntutan tersebut meliputi stabilitas harga dan distribusi BBM bersubsidi, transparansi penggunaan APBN dan APBD, penolakan dwifungsi Polri, evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pengembalian sektor pendidikan sebagai prioritas nasional, percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, penanganan bencana dan penindakan tambang ilegal, peningkatan pelayanan listrik dan air bersih, serta realisasi janji pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan.
“Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua dari sembilan tuntutan ini akan kita kawal dan akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Kami ingin memastikan fungsi pengawasan DPRD berjalan sehingga setiap anggaran yang digunakan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Erni.
Sebelumnya, suasana sempat memanas saat dialog berlangsung. Salah seorang mahasiswa menginterupsi dan menuding jawaban yang disampaikan Ketua DPRD Sumut masih bersifat normatif.
“Anda pembohong, anda pembohong. Mau sampai kapan anda berbohong. Dari kemarin kami aksi, anda berikan itu jawaban-jawaban normatif,” teriak mahasiswa tersebut.
Meski demikian, Erni tetap melanjutkan dialog dan membuka ruang diskusi dengan para peserta aksi. Setelah dilakukan mediasi, suasana kembali kondusif dan pembahasan berlanjut hingga menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam fakta integritas.
Aksi mahasiswa tersebut mendapat pengamanan dari 620 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Petugas juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPRD Sumut untuk mengantisipasi kemacetan selama kegiatan berlangsung.
Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Dhana Nur Kurniawan mengatakan keterlibatan TNI dalam pengamanan merupakan bentuk sinergi antarinstansi guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Ini kan kita sama-sama membangun, makanya TNI-Polri harus ini. Karena kita harus sinergitas,” kata Dhana.
Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak sejak awal telah menginstruksikan seluruh personel pengamanan untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum.
“Karena mereka adalah saudara, adik-adik kita. Hadapi dengan humanis dan tetap sabar,” tegas Calvijn kepada personel pengamanan.
Pendekatan humanis tersebut terlihat hingga berakhirnya aksi. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Kapolrestabes Medan bersama mahasiswa bergotong royong membersihkan sampah yang berserakan di sekitar lokasi unjuk rasa hingga kembali bersih. Calvijn juga membagikan makanan ringan kepada para mahasiswa sebagai bentuk apresiasi karena aksi berlangsung tertib, aman, dan damai.
Aksi unjuk rasa akhirnya berakhir dalam suasana kondusif. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi sembilan tuntutan yang telah diterima dan dituangkan dalam fakta integritas yang ditandatangani Ketua DPRD Sumatera Utara.
