Sengketa lahan di Huta Sidallogan, Nagori Mekar Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, mulai menemukan titik terang.
Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., turun langsung memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan sejumlah kelompok masyarakat dengan klaim tumpang tindih terhadap objek tanah yang sama.
Rapat digelar di Aula Andar Siahaan, Mako Polres Simalungun, Rabu (30/9/2026), mulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga sore hari. Pertemuan tersebut mempertemukan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar tanpa memperbesar konflik di tengah masyarakat.
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri dalam mendorong penyelesaian persoalan masyarakat secara damai, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
“Permasalahan lahan ini melibatkan Kelompok Komunitas Petani, Kelompok Porti, dan Kelompok Sidallogan yang memiliki kepentingan serta klaim terhadap objek lahan yang sama,” ujar Verry saat dikonfirmasi, Rabu malam.
Rapat tersebut dihadiri Sekda Simalungun Mixnon A. Simamora mewakili Bupati, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, perwakilan Kodim 0207/Simalungun, Kasubdit Tipiter Polda Sumut AKBP Edryan Wiguna, Kepala KPH II, Dinas Lingkungan Hidup, BPN Simalungun, Camat Girsang Sipangan Bolon, serta perwakilan kelompok masyarakat dan warga Sidasuhut.
Dalam forum tersebut, masing-masing pihak menyampaikan persoalan dan dasar penguasaannya.
Kelompok Komunitas Petani mempertanyakan legalitas aktivitas pembukaan lahan yang disebut berdampak terhadap tanaman milik warga. Sementara Kelompok Porti menyampaikan dasar penguasaan lahan sejak 1952 melalui mekanisme TORA.
Di sisi lain, Kelompok Sidallogan melalui kuasa hukumnya, Josua Lumban Batu, meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara damai sekaligus mendapatkan kepastian mengenai status tanah dari BPN dan pihak kehutanan.
Dinas Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan tersebut telah berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK 160. Namun, pihak yang berhak atas lahan tersebut masih harus melalui proses verifikasi.
BPN Simalungun kemudian menjelaskan proses pelepasan kawasan melalui SK 474 Tahun 2025. Untuk tahapan penyelesaian berikutnya, persoalan tersebut diarahkan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Kapolres Simalungun AKBP Hendri Nupia Dinka Barus menegaskan, kepolisian mengedepankan penyelesaian melalui mediasi dan pendekatan persuasif. Langkah tersebut dinilai penting karena seluruh pihak yang bersengketa masih berada dalam satu lingkungan masyarakat.
“Kepolisian mengutamakan pendekatan mediasi karena para pihak masih berada dalam satu wilayah masyarakat, namun proses hukum tetap terbuka apabila ditemukan unsur pidana,” tegas Kapolres melalui keterangan yang disampaikan AKP Verry Purba.
Sementara itu, Sekda Simalungun menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tersebut menjadi kewenangan GTRA yang dipimpin Bupati Simalungun.
Seluruh pihak diminta menahan diri sambil menunggu proses verifikasi data serta overlay peta untuk memastikan status dan batas lahan.
Sebagai langkah sementara, disepakati masyarakat masih diperbolehkan memanen tanaman yang telah ada. Namun, tidak diperbolehkan melakukan penanaman baru sampai adanya keputusan dari GTRA.
Dari rapat tersebut, sejumlah kesepakatan penting akhirnya dihasilkan.
Di antaranya, lahan tersebut telah dikeluarkan dari kawasan hutan melalui mekanisme TORA dan berstatus APL. Penyelesaian sengketa selanjutnya dilakukan melalui mekanisme GTRA.
Tim GTRA juga akan meminta Peta Biru dari Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari proses verifikasi dan penyelesaian persoalan lahan.
Selain itu, seluruh pihak sepakat menghentikan penebangan pohon dan aktivitas pembuldozeran, tidak melakukan pembukaan areal baru, serta menahan diri dari tindakan yang dapat melanggar hukum maupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pihak-pihak yang keberatan dengan kesepakatan ini dapat menempuh jalur hukum melalui mekanisme pengadilan,” ujar Verry.
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen dan ditandatangani seluruh pihak yang hadir. Rapat ditutup dengan sesi foto bersama sekitar pukul 17.00 WIB dalam situasi aman dan kondusif.
Polres Simalungun berharap kesepakatan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyelesaian konflik agraria di Sidallogan secara damai, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui mekanisme GTRA.
