Kepedulian terhadap sesama daerah kembali mendapat apresiasi. Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kontribusinya dalam membantu daerah yang terdampak bencana.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Karena berhalangan hadir, penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun.
Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas dukungan Pemerintah Kabupaten Simalungun berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mendukung penanganan dampak dan pemulihan wilayah akibat bencana alam.
Bagi Simalungun, langkah tersebut bukan sekadar bentuk dukungan finansial, melainkan cerminan semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas antardaerah ketika wilayah lain menghadapi musibah.
Kepedulian Antardaerah Mendapat Apresiasi
Penyerahan penghargaan berlangsung di tengah forum strategis yang mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumatera Utara.
Kehadiran Mendagri Tito Karnavian sekaligus menandai pembukaan Forum Musrenbang RKPD Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang menunjukkan kepedulian dan memberikan kontribusi nyata ketika daerah lain mengalami bencana maupun kesulitan.
Menurutnya, sikap saling membantu antardaerah merupakan bagian penting dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Simalungun pun menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, atau capaian indikator pembangunan, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan kemauan untuk hadir bagi daerah lain yang membutuhkan.
IPM Sumut di Atas Rata-Rata Nasional
Dalam forum tersebut, Mendagri juga memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan di Sumatera Utara.
Secara umum, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Namun demikian, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan bersama yang perlu terus diperkuat.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara yang mencapai 76,47, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 75,90.
Capaian tersebut mencerminkan perkembangan kualitas pembangunan manusia yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Mendagri juga mengapresiasi kepala daerah yang tidak hanya fokus membangun wilayahnya sendiri, tetapi turut memberikan perhatian kepada daerah lain ketika menghadapi persoalan dan bencana.
Musrenbang Jadi Ruang Menyatukan Arah Pembangunan
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan pemerintahan.
Menurutnya, forum tersebut merupakan momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan kabupaten dan kota dengan kebijakan pembangunan provinsi serta nasional.
Tahun 2027 menjadi bagian dari fase ekspansi pembangunan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2025–2029.
Sejumlah agenda menjadi perhatian, di antaranya percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan yang kita susun dan laksanakan harus dapat dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh penjuru wilayah Sumatera Utara, sekaligus mampu memperkuat daya saing daerah kita dalam berbagai bidang pembangunan,” tegas Bobby.
Pembangunan Harus Berbasis Data dan Hasil Nyata
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara, Dr. Dikky Anugerah, dalam laporannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terukur dan berbasis data.
Musrenbang diharapkan mampu memastikan setiap program yang dirancang memiliki indikator pencapaian yang jelas, menggunakan data serta informasi yang akurat, dilaksanakan secara efisien, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam rangkaian forum tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah pihak swasta.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas ruang kerja sama dan mengoptimalkan berbagai sumber daya untuk mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.
Simalungun Tegaskan Komitmen Bersinergi
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam Forum Musrenbang RKPD Sumut 2027 sekaligus mempertegas komitmen daerah untuk terus menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Penghargaan yang diberikan Kemendagri menjadi tambahan motivasi bagi Pemkab Simalungun untuk mempertahankan semangat kepedulian dan kolaborasi dalam pembangunan.
Sebab, pembangunan yang kuat tidak hanya lahir dari keberhasilan membangun daerah sendiri, tetapi juga dari kemampuan untuk bergandengan tangan ketika daerah lain membutuhkan dukungan.
Dengan semangat sinergi, gotong royong, dan perencanaan yang semakin terarah, Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan terus mengambil bagian dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Utara yang inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
