Persoalan sampah tidak lagi dipandang sekadar sebagai urusan kebersihan, tetapi telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Simalungun pun mulai memperkuat langkah strategis melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Sampah Terintegrasi, Terpadu, dan Berkelanjutan yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (7/4/2026).
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Simalungun untuk merumuskan langkah konkret menghadapi kompleksitas persoalan sampah di wilayah yang mencakup 32 kecamatan serta 413 nagori dan kelurahan.
Dalam rakor tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Daniel Hasilalahi, memaparkan kondisi pengelolaan sampah yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama.
Selain itu, sistem pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan pola terbuka juga menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026, sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencari solusi konkret,” ujar Daniel.
Ubah Paradigma, Kelola Sampah dari Sumbernya
Rakor tersebut turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup RI, Eka Jatnika Arifin, yang memberikan perspektif mengenai pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah.
Menurut Eka, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun fasilitas pembuangan. Pengelolaan harus dimulai sejak dari sumbernya dengan mengedepankan pengurangan, pemilahan, serta pengolahan sampah.
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu. Peran aktif masyarakat menjadi kunci, termasuk dalam mendorong ekonomi sirkular,” tegasnya.
Paradigma tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan sampah. Sampah yang sebelumnya dianggap sebagai limbah semata, dapat dikelola kembali menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna bahkan nilai ekonomi.
Bank Sampah di Setiap Nagori dan Kelurahan
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun mendorong pembentukan sekaligus pengaktifan Bank Sampah di setiap nagori dan kelurahan.
Langkah ini diharapkan menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA sekaligus membangun budaya memilah dan mengelola sampah di tengah masyarakat.
Bank Sampah juga dipandang memiliki potensi untuk menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sampah yang memiliki nilai jual dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola sehingga memberikan nilai tambah bagi warga.
Arahan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, menegaskan bahwa Pemkab Simalungun memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Selain memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemerintah daerah juga menargetkan transformasi sistem pengelolaan di TPA dari pola terbuka menuju sanitary landfill yang lebih sehat dan modern.
Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
“Kami mengajak kerja sama lintas sektoral. Dimulai dari pimpinan perangkat daerah, Camat, Pangulu, dan Lurah harus menjadi motor penggerak dalam membangun kesadaran masyarakat,” tegas Sekda.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Pemkab Simalungun menyadari bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, nagori dan kelurahan, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan didorong untuk mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Camat, Pangulu, dan Lurah diharapkan menjadi penggerak utama dalam membangun kesadaran masyarakat mulai dari lingkungan terkecil.
Rakor tersebut diharapkan menjadi titik awal lahirnya sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkesinambungan di Kabupaten Simalungun.
Dengan pengelolaan yang dimulai dari hulu, penguatan Bank Sampah, pembenahan TPA, serta kolaborasi lintas sektor, Simalungun diarahkan menuju tata kelola lingkungan yang tidak hanya bersih, tetapi juga sehat, rapi, indah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat semangat mewujudkan Simalungun yang ASRI — Asri, Sehat, Rapi, dan Indah.
Turut hadir dalam rakor tersebut para pimpinan perangkat daerah, seluruh Camat se-Kabupaten Simalungun, serta berbagai pemangku kepentingan terkait yang memberikan masukan dan dukungan terhadap penguatan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Simalungun.
