Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mendukung Ground Check yang dilakukan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan surat Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Ground Check sebagai bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dukungan Pemko Pematangsiantar itu disampaikan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina ketika menerima audiensi Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar Drs Risbon Sinaga MM bersama Pendamping PKH Kota Pematangsiantar. Audiensi bertempat di ruang kerja wakil wali kota di Balai Kota, Jalan Merdeka, Senin (24/03/2025).
Dalam arahannya, Herlina menyampaikan Pemko Pematangsiantar mendukung kegiatan Ground Check yang bertujuan untuk memastikan validitas dan akurasi data sosial ekonomi masyarakat, sehingga program bantuan sosial dapat tepat sasaran. Para SDM PKH melakukan verifikasi langsung di lapangan guna memastikan kondisi terkini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mengidentifikasi perubahan data yang perlu diperbarui.
Herlina pun berharap peran aktif pihak kecamatan dan kelurahan untuk mendukung kegiatan tersebut. Herlina meminta jangan ada keberpihakan pada unsur kekeluargaan/unsur keberpihakan lainnya saat melakukan kegiatan verifikasi faktual.
“SDM PKH agar dapat menelusuri kembali KPM atau keluarga penerima manfaat/penerima bantuan yang sudah tidak layak dibantu, atau banyak KPM yang sudah memiliki rumah dan kendaraan bagus,” tutur Herlina.
Dalam arahannya, Herlina menyatakan diperlukan adanya verifikasi dan validasi secara bertahap terhadap status ekonomi masyarakat penerima bantuan. Karena ekonomi masyarakat naik turun, sehingga diperlukan pemuktahiran secara bertahap dan terus menerus.
“Selain itu, diharapkan adanya sosialisasi dan edukasi terkait kategori/kriteria penerima bantuan sosial kepada masyarakat,” pintanya.
Lebih lanjut Herlina mengingatkan perlu adanya edukasi kepada penerima manfaat agar masyarakat sadar terhadap bantuan pemerintah.
“Masyarakat harus disadarkan dengan edukasi bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah bukanlah bantuan yang harus diterima seumur hidup. Kalau ekonomi sudah mampu, maka disarankan keluar dari kepesertaan,” tegas Herlina.
Sementara itu, Risbon Sinaga dalam laporannya menyampaikan, sejak dirinya dipercaya menjabat Plt Kepala Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar oleh Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn beberapa hari lalu, ia telah melakukan konsolidasi internal di OPD yang dipimpinnya, termasuk Program PKH.
Terkait Program PKH, Risbon mengutarakan semua pihak bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan, terutama perangkat kelurahan, terutama yang berkaitan dengan data.
“Yang tahu miskin atau tidak warga itu adalah pihak kelurahan,” sebutnya.
Menurutnya, jika semua pegawai kelurahan pro aktif, persoalan data kemiskinan bisa selesai.
Sebelum menutup pertemuan, Herlina mengutarakan di bawah kepemimpin Risbon Sinaga sebagai Plt Kepala Dinas Sosial P3A, ia berharap bantuan dari kementerian bisa tepat sasaran.
Harapan lainnya, pembaharuan data penerima bantuan dapat dilaksanakan dengan arif dan bijaksana. Selain itu sosialisasi kriteria penerima bantuan disampaikan kepada masyarakat secara luas.
