Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri Rapat Paripurna X DPRD Kota Pematang Siantar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi DPRD Atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar tentang P-APBD Tahun Anggaran 2022. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Pematang Siantar, Jumat (23/9/2022) sekitar pukul 10.00 WIB, dan dibuka Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga SH.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umunya yang dibacakan Netty Sianturi SH menyinggung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
Fraksi Gerindra mempertanyakan jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kota Pematang Siantar yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat dampak kenaikan harga BBM tersebut dan sudah berapa persen realisasi BLT tahap I.
Sedangkan Fraksi Demokrat melalui Metro Hutagaol menanyakan kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19, serta penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM yang sangat memberatkan masyarakat, diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan kajian yang terukur serta menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangannya yang dibacakan Baren Alijoyo Purba menerangkan, pada Pengantar Nota Keuangan P-APBD 2022, wali kota menyampaikan cukup optimis pembangunan di Kota Pematang Siantar.
Kemudian, Fraksi Golkar melalui Hendra Pardede mengatakan pihaknya akan membahas dan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan rapat Badan Anggaran (Banggar).
Selanjutnya, Fraksi PAN Persatuan Indonesia pemandangan umumnya dibacakan Kennedy Purba. Disebutkan, Fraksi PAN Persatuan Indonesia mendorong Pemko Pematang Siantar agar memberikan pelatihan keterampilan dalam pengelolaan administrasi pendapatan daerah terhadap aparat terkait. Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik ke depannya.
Juga memberikan dukungan permodalan bagi koperasi dan pelaku UMKM agar tetap beroperasi sehingga terciptanya tingkat daya beli dan bertumbuhnya ekonomi di masyarakat. Fraksi ini juga mendorong Pemko Pematang Siantar memanajemen penerima bantuan. Sehingga penerima bantuan dapat tepat sasaran serta meningkatkan laju pertumbuhan masyarakat.
Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Mangatas Silalahi SE, para anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematang Siantar Budi Utari Siregar AP, para Staf Ahli dan Asisten di lingkungan Pemko Pematang Siantar, para pimpinan OPD Pemko Pematang Siantar, serta camat se-Kota Pematang Siantar. (*)
