Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn memberikan apresiasi dan menyambut baik kesiapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM dalam membantu kabupaten/kota memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Penyesuaian TKD untuk pemerintah daerah di Provinsi Sumut pada tahun depan mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59%, sementara DAU menurun sekitar 12%.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang paling banyak menjadi solusi pembiayaan pembangunan daerah.
Dukungan Gubernur Sumut
Dalam kegiatan Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Kota Medan, Senin (24/11/2025), Gubernur Bobby menyampaikan kesiapan Pemprov Sumut membantu biaya bunga pinjaman daerah melalui mekanisme Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen. Jadi BKP tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby.
Bobby menegaskan bahwa persoalan utama hampir di semua daerah adalah infrastruktur, sekaligus menjadi janji paling sering disampaikan calon kepala daerah saat masa kampanye.
“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan ini janji yang paling sering diucapkan. Kami memfasilitasi agar SMI dan PII dapat memberikan guidance tentang skema kerja samanya,” jelasnya.
Proyek Infrastruktur Dominan di Sumut
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa mengatakan enam provinsi di Pulau Sumatera menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total pembiayaan publik di wilayah Sumatera mencapai Rp2,76 triliun, sementara di Sumut terdapat enam kabupaten/kota debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.
“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI,” ungkap Faaris.
Apresiasi Wali Kota Pematangsiantar
Wesly menilai kebijakan Gubernur Sumut merupakan langkah penting dalam menjaga tetap berjalannya pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan adanya sumber pembiayaan tambahan, proyek-proyek pembangunan terutama infrastruktur dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh dari APBD pada tahun anggaran berjalan,” terang Wesly.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan mengkaji dan membahas skema tersebut bersama OPD terkait untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran.
Peserta Sosialisasi
Kegiatan tersebut turut dihadiri:
-
Bupati/Wali Kota se-Sumut
-
Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana
-
Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah
-
Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap
-
Kepala BKAD serta Kepala Bappelitbang/Bappeda kabupaten/kota se-Sumut
