Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama pemerintah pusat dan daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (02/02/2026). Rakornas tersebut dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri para pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah se-Indonesia, dan unsur Forkopimda.
Wali Kota Wesly menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar siap mendukung serta mengimplementasikan seluruh kebijakan strategis nasional sesuai kewenangan daerah.
“Arahan presiden menjadi penguatan bagi kami di daerah untuk bekerja lebih fokus dan memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemko Pematangsiantar untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah sebagai syarat utama pembangunan berkelanjutan.
Dalam kegiatan itu, Wesly turut didampingi Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Plt Kepala BPKPD Alwi Andrian Lumbangaol SSTP MSi, dan Plt Kabag Prokopim Fadlan Syarkawi SSTP.
Sebelumnya, dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja nyata pemerintah pusat dan daerah yang berorientasi pada hasil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia mengingatkan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Presiden juga menegaskan sejumlah prioritas nasional, mulai dari swasembada pangan dan energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penegasan agar seluruh kepala daerah menjaga kondusivitas wilayah.
Selain itu, Presiden Prabowo mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, serta memastikan tidak ada anak Indonesia yang putus sekolah melalui penguatan Sekolah Rakyat dan digitalisasi pendidikan interaktif.
Pemerintah pusat turut menekankan percepatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk agenda hilirisasi 2026, serta penanganan persoalan lingkungan hidup melalui pembangunan fasilitas waste to energy di 34 kota dan penguatan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). (*)
