Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (27/8/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Berbagai persoalan yang disoroti mulai dari keamanan, narkoba dan kriminalitas, pendidikan, kesehatan, banjir, kerusakan jalan, pemerataan infrastruktur, pengelolaan sampah, ekonomi masyarakat hingga penggunaan anggaran daerah.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu sempat berjalan alot. Massa berupaya mendekati pagar Kantor Wali Kota Medan sambil menyampaikan tuntutan dan meminta bertemu langsung dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Sejumlah mahasiswa terlihat menggoyang-goyangkan pagar kantor wali kota. Petugas yang berjaga kemudian berupaya menahan serta mengatur massa agar aksi tetap berlangsung tertib dan kondusif.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan di Kota Medan.
Menurutnya, besarnya anggaran daerah harus diikuti dengan program pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dalam Perubahan APBD 2026, belanja daerah Kota Medan ditetapkan sekitar Rp7,7 triliun. GMNI menilai anggaran tersebut harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Besarnya anggaran dan banyaknya program pembangunan harus berbanding lurus dengan dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pembangunan tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan, seremonial maupun angka-angka dalam APBD,” ujar Damses.
Ia menilai Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas belum sepenuhnya mampu menjawab sejumlah persoalan serius dan tantangan yang dihadapi masyarakat selama masa kepemimpinannya.
GMNI Medan kemudian menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemko Medan.
1. Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah pendidikan. GMNI menyoroti klaim terdapat sebanyak 1.350 anak se-Kota Medan yang putus sekolah.
Damses menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Kota Medan.
“Kami menyoroti sebanyak 1.350 anak se-Kota Medan yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan kegagalan Pemkot Medan memprioritaskan program pendidikan,” ujar Damses dalam pernyataan tertulis tuntutan massa aksi.
GMNI meminta Pemko Medan menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan dan penganggaran. Pemerintah juga didesak meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan anak-anak yang putus sekolah mendapatkan perhatian dan kembali memperoleh akses pendidikan.
Menurut GMNI, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui program seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Di sektor kesehatan, mahasiswa juga meminta Pemko Medan meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
GMNI menyoroti banyaknya keluhan masyarakat yang menilai akses fasilitas kesehatan masih rumit dan mahal. Karena itu, pemerintah diminta menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, terjangkau dan berkualitas.
2. Keamanan, Narkoba dan Kriminalitas
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan keamanan. GMNI mendesak Pemko Medan mewujudkan Kota Medan yang aman, tertib, nyaman dan berbudaya.
Damses menyoroti persoalan narkoba yang dinilai masih menjadi masalah serius di Kota Medan dan berkaitan dengan tingginya angka kriminalitas.
“Per hari ini Kota Medan adalah kota dengan pengguna narkoba terbanyak se-Indonesia yang menjadi faktor tingginya kriminalitas seperti kejahatan jalanan, tawuran antar kelompok pemuda dan pelaku pencurian yang menjadikan stigma warga Medan sebagai ‘rayap besi’,” katanya.
Dalam pernyataan lainnya, Damses juga menegaskan bahwa persoalan narkoba menjadi salah satu tantangan yang dinilai belum mampu dijawab Pemko Medan.
“Kami menilai bahwa selama menjabat sebagai Wali Kota Medan, Rico Waas belum dapat menjawab permasalahan serius dan tantangan dari masyarakat Kota Medan. Salah satunya narkoba yang menjadi faktor tingginya kriminalitas seperti kejahatan jalanan, tawuran antar kelompok pemuda, dan pelaku pencurian yang menjadikan stigma warga Medan sebagai rayap besi,” katanya.
GMNI meminta pemerintah daerah mengambil langkah yang lebih konkret dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta memperkuat upaya pencegahan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memicu kriminalitas.
3. Banjir, Jalan Rusak dan Pemerataan Infrastruktur
Persoalan banjir, kerusakan jalan dan ketimpangan pembangunan infrastruktur turut menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
GMNI menilai Kota Medan masih menghadapi persoalan banjir yang terjadi berulang, sementara sejumlah ruas jalan disebut mengalami kerusakan dan pembangunan infrastruktur dinilai belum merata.
Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian mahasiswa. Bahkan, dalam pernyataan tuntutannya, GMNI menyebut pengelolaan sampah di Kota Medan sebagai salah satu persoalan yang serius.
“Melihat Kota Medan yang langganan banjir, infrastruktur jalan yang rusak dan tidak merata, serta pengelolaan sampah terburuk se-Indonesia, kami menuntut Pemerintah Kota Medan untuk mempercepat perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, fasilitas publik, pengelolaan sampah, serta infrastruktur dasar lainnya dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan,” tambah Damses.
Mahasiswa meminta Pemko Medan tidak hanya melakukan perbaikan pada titik-titik tertentu, tetapi memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan berkelanjutan.
GMNI juga menyoroti proyek pelebaran jalan yang mereka nilai justru berpotensi memperburuk kondisi infrastruktur. Selain itu, kebijakan operasional pool bus turut dipersoalkan karena disebut berpotensi menimbulkan kemacetan dan bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 61 Tahun 2018.
4. Ekonomi Rakyat dan Lapangan Pekerjaan
Pada sektor ekonomi, GMNI menuntut Pemko Medan membangun ekonomi rakyat, memperkuat daya beli masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Mahasiswa menilai pemerintah perlu memiliki program pemberdayaan ekonomi yang jelas dan tidak berhenti pada kegiatan formalitas.
Salah satu yang didorong adalah perluasan akses permodalan serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Menurut GMNI, penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian penting dari kebijakan Pemko Medan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
5. Transparansi, Akuntabilitas dan Dugaan KKN
GMNI juga mendesak Pemko Medan menghentikan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Mahasiswa meminta pemerintah daerah menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mudah diawasi masyarakat.
Dalam tuntutannya, GMNI turut menyoroti dugaan praktik KKN yang disebut melibatkan sejumlah kepala dinas. Mereka meminta setiap dugaan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, program transformasi digital dan “Medan Satu Data” juga menjadi sorotan. GMNI meminta program tersebut tidak hanya menjadi proyek digitalisasi, tetapi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Data yang dihasilkan, kata mereka, harus akurat, transparan dan real time sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah sekaligus memudahkan masyarakat melakukan pengawasan.
6. Pangkas Program yang Dinilai Boros Anggaran
Tuntutan keenam berkaitan dengan penggunaan anggaran. GMNI meminta Pemko Medan menghentikan program-program yang dinilai sebagai pemborosan dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Mahasiswa menyoroti sejumlah penggunaan anggaran, di antaranya anggaran air mineral sebesar Rp1,1 miliar dan anggaran sewa gedung sebesar Rp400 juta per tahun.
GMNI juga mempertanyakan kegiatan rapat di hotel mewah, termasuk kegiatan di kawasan Sibolangit.
Mereka meminta instruksi wali kota terkait pemangkasan anggaran seremonial antarinstansi benar-benar ditindaklanjuti.
“Kami melihat kinerja wali kota kebanyakan hanya seremoni. Kami meminta agar anggaran untuk seremonial di instansi pemerintahan dipangkas,” pungkas Damses.
Menurut GMNI, anggaran daerah yang besar seharusnya lebih banyak diarahkan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan pelayanan publik.
Kapolrestabes Medan Turun Jadi Negosiator
Di tengah berlangsungnya aksi, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., turun langsung menjadi negosiator.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari tersebut berjalan dinamis. Setelah dilakukan komunikasi, akhirnya dibuka ruang dialog antara massa mahasiswa dengan perwakilan Pemko Medan.
Sejumlah pejabat Pemko Medan yang hadir menemui pengunjuk rasa antara lain Asisten Pemerintahan (Aspem), Kasatpol PP Kota Medan serta Staf Ahli Wali Kota Medan.
Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan di hadapan massa.
Setelah aspirasi disampaikan dan ruang dialog dibuka, massa akhirnya sepakat membubarkan diri secara tertib dan kondusif.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengapresiasi jalannya aksi yang dinilainya sebagai bentuk kontrol sosial dari kalangan mahasiswa.
“Bentuk kontrol sosial dari siang sampai sore hari ini dengan penyampaian aspirasi enam poin tadi sudah terlaksana dengan baik. Terkait apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Polrestabes Medan, ini menjadi catatan dan masukan berharga yang akan segera kami tindak lanjuti dan tingkatkan,” ujar Jean Calvijn di hadapan massa aksi.
Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk kembali ke kediaman maupun sekretariat masing-masing dengan aman.
Personel Satlantas Polrestabes Medan turut disiagakan untuk memberikan pengawalan lalu lintas bagi rombongan mahasiswa setelah aksi berakhir.
“Setelah ini, silakan adik-adik mahasiswa kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Petugas Lantas tolong dibantu dan difasilitasi pengawalan di jalan. Sekali lagi, saya dengan segala kerendahan hati atas nama Polrestabes Medan mengucapkan terima kasih dan salut atas kedewasaan rekan-rekan dalam menyampaikan aspirasi hari ini,” pungkasnya.
Setelah menyampaikan tuntutan dan mengikuti dialog dengan perwakilan Pemko Medan, massa GMNI Medan kemudian membubarkan diri.
Meski aksi berakhir tertib dan kondusif, mahasiswa menegaskan akan kembali menggelar unjuk rasa apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons serius dari Pemko Medan.
GMNI berharap enam poin aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas diterima sebagai masukan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Medan.
