Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak kabupaten di Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Rabu (17/5/2023).
Melintasi jalan berkubang lumpur. Pada satu momen, ia terpaksa harus putar arah lantaran akses yang terlalu parah untuk dilalui.
Jokowi menegaskan bahwa perbaikan selambat-lambatnya dilakukan pada Juli 2023.
Presiden Jokowi batal masuk ke daerah Parit Alam, Kabupaten Labura, Sumatera Utara, karena akses jalan ke lokasi sangat parah, 17 Mei 2023.
Jalan menuju lokasi tersebut sangat hancur, kubangan lumpur sangat dalam dan beresiko jika dilintasi rombongan kepresidenan.
Warga yang sudah menunggu kedatangan Presiden Jokowi kecewa orang nomor satu di tanah air putar arah.
Ditelusuri dari rekaman di media sosial, Jokowi sempat turun dari mobil dan bertemu masyarakat di Labura.
.Jokowi tampak didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah alas ijeck, Bupati Labura Hendrianto Sitorus dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono.
Dari video yang direkam warga, tampak Jokowi bertanya dengan serius kepada Wagubsu Ijeck dan Bupati terkait kendalan jalan tersebut seperti kubangan lumpur.
Jokowi terlihat berdiri di jalanan yang viral rusak di Desa Sinomartini, tampak warga berteriak-teriak agar segera diperbaiki
Selanjutnya, Jokowi mendatangi warga dan menanyakan sudah sejak lama jalan di daerahya tersebut rusak.
Warga tersebut pun berteriak bahwa penyebab jalanan di Desa Sinomartini tersebut karena jebolnya benteng atau kilang air di Kilang Samin dan sudah 3 tahun tidak diperbaiki oleh pemerintah.
Jokowi pun mendengar dengan seksama jawaban warga tersebut dan menegaskan akan memperbaiki. Lalu Presiden menanyakan dimana lokasi benteng yang jebol tersebut.
Jokowi menyebut jalan dengan kondisi rusak terbanyak adalah jalan kabupaten/kota.
“Kita meninjau di provinsi Sumatra Utara di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang kita lihat, di Provinsi Sumut ini jalan nasional ada 2600 yang rusak kira-kira 260-an. Kedua jalan provinsi, jalan provinsi ada 3005 kilometer, yang rusak kira-kira 340 kilometer. Jalan kabupaten, nah ini yang banyak rusak, dari 33.000 kilometer, yg rusak kira-kira 13000 kilometer. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhan Batu Utara,” ujar Jokowi usai meninjau jalan.
Ia mengatakan, kondisi jalan rusak di Labura sepanjang 13 kilometer dan jalan kabupaten yang menuju ke Sei Ledong, ada 17 kilometer dengan keadaan yang kurang lebih sama.
“Ini yang harus kita perbaiki yang nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli,” ucapnya.
Jokowi juga mengatakan, terdapat wewenang yang berbeda antara jalan nasional, provinsi dan jalan kabupaten/kota.
“Dan semua yang di Sumut tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak gubernur ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi atau kabupaten kota tidaka memiliki kemampuan untuk mengerjakan,” pungkasnya.
Kondisi jalan yang ditinjau Presiden Jokowi dengan Musa Rajekshah terlihat dalam kondisi parah.
Terdapat lumpur dan kubangan yang berada di sepanjang 13 kilometer jalan.
Jokowi mengatakan dirinya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat terkait jalan rusak
Dari laporan tersebut, kata dia, ada sekitar 7.400 titik jalan rusak yang masuk melalui berbagai media sosial.
Presiden Jokowi blakblakan terkait info jalan rusak dihimpunnya dari informasi masyarakat lewat platform media sosial
“Saya dapat data jalan rusak ini dari PU. Tapi kebanyakan saya dapat dari masyarakat lewat IG, lewat Twitter, lewat Facebook, semuanya dapat. Kemarin urusan jalan rusak aja ada 7.400 lokasi yg masuk ke IG twitter, facebook yg kita miliki,” ungkapnya.
Jokowi menuturkan, dari data jalan rusak yang masuk melalui sosmed, pihaknya melakukan pengecekan dan penyesuaian dengan data yang ada di Kementrian PUPR.
“Terus kita cross check itu sama. Kalau PU mengatakan jalan ini, kita cek oiya sama. Ini (jalan rusak di Labura) jadi prioritas, kalau begini tak diprioritaskan bagaimana,” ungkapnya.
“Makanya sekarang diprioritaskan yang rusak berat dulu, utamanya jalan produksi, ini yang penting. Jalan logistik, ini harus didahulukan karena mnyangkut logistik, produksi, menyangkut inflasi semuanya,” katanya.(ist/sc)
