Kantor Kas B
ank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa Pematangsiantar, Senin (10/4) diresmikan.Direktur Utama BPRS Amanah Bangsa, Jony Yandra,MA menjelaskan, pihaknya sudah sejak 4 tahun terakhir berupaya mewujudkan hadirnya kantor kas di Kota Pematangsiantar, yang akhirnya bisa juga terwujud dan beralamat di Jalan Ade Irma Suryani, Siantar Utara
Sejak tahun 2013 dengan aset sebesar Rp 6,5 miliar sekarang hingga Maret 2017, tercatat sudah bertambah mencapai Rp 30 miliar. Dimana sebesar Rp 16,3 miliyar diantaranya sedang disalurkan kepada masyarakat, Pematangsiantar maupun Simalungun.
“Kami melihat pertumbuhan BPRS Amanah Bangsa ini cukup prospek dan potensial berkat dukungan berbagai pihak,”katanya.
Hal yang sama juga dikemukakan Komisaris Utama BPRS Amanah Bangsa, Dr. Chazali H Situmorang. Menurutnya, sejak dirintis 22 tahun silam bersama Walikota Zulkifli Harahap dan Direktur Utama PDAM Agus Wardhana, pertumbuhan BPRS sudah semakin berkembang.
“Berdirinya lembaga ekonomi syariah ini, berawal dari keprihatinan kita bersama melihat tingginya ketergantungan pada rentenir di Kota Pematangsiantar ini, sekaligus pemberdayaan terhadap pedagang kecil. Saya berharap, kita semua komit mengembangkan konsep ekonomi syariah ini, demi pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil,”katanya.
Pembukaan Kantor Kas ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Walikota didampingi Komisaris, Pengawas, Direksi maupun pemegang saham lainnya. Secara spontan, Wakil Walikota juga langsung mendaftar menjadi nasabah dengan menyetor dana sebesar Rp 100 juta.
“Saya ikhlas tidak menerima provitnya, demi untuk membantu pada sesama. Konsep ini yang harus kita kembangkan agar banyak saudara-saudara kita yang merasakan manfaatnya,”tandasnya.
Wakil Walikota mengajak PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa untuk komit membantu para pedagang atau pelaku usaha mikro, dalam rangka membebaskan mereka dari cengkeraman pembiayaan ilegal. Bahkan, untuk sehari berusaha, para pelaku usaha mikro ini sering harus mendahulukan pembayaran cicilan kepada berbagai pihak, ketimbang membawa pulang hasil usahanya.
“Saya miris melihat kondisi mereka, yang sering berpenghasilan Rp300-500 ribu per hari, tapi pembayaran hutang Rp250-450 ribu setiap harinya. Kondisi yang tak sebanding ini harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana membantu mereka dari kesulitan modal,”ujarnya
Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pematangsiantar, Drs. M. Ali Lubis, Dewan Komisaris H.Zulkarnain Nasution, para pemegang saham, sejumlah pimpinan SKPD Pemko pematangsiantar, Camat Siantar Utara serta perwakilan nasabah. (Rel/Hum).
