Wali Kota menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) atau Nota Kesepahaman Bersama dengan Direktoral Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, Agung Nur Rohmad. Penandatanganan berlangsung di aula Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Senin (23/12/2024).
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) atau Nota Kesepahaman Bersama dengan Direktoral Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, Agung Nur Rohmad. MoU atau Nota Kesepahaman Bersama tersebut terkait Peningkatan Kompetensi dan Pemberian Bantuan Permodalan bagi Kelompok Masyarakat di Kota Pematangsiantar.
Penandatanganan berlangsung di aula Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Senin (23/12/2024). Selain dr Susanti, Nota Kesepahaman Bersama juga ditandatangani beberapa wali kota/bupati lainnya. Seperti Wali Kota Tanjungbalai, Walikota Padangsidimpuan, Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Labuhanbatu Selatan, dan Bupati Langsa Provinsi Aceh.
Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI Agung Nur Rohmad pada kesempatan tersebut mengatakan, dalam mengatasi jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat, dituntut kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kemenaker dalam penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Namun, lanjutnya, ketidaksesuaian antara program kurikulum dalam proses pendidikan menyebabkan rendahnya kompetensi dan kualitas angkatan kerja. Sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan yang diselenggarakan BBPVP.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Prof Yassierli ST MT PhD mengatakan bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.
“Sekitar 53 persen tingkat pengangguran berada pada sektor informal. Sehingga Kementerian Ketenagakerjaan dituntut untuk mitigasi, antisipasi, dan kolaborasi dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Serta menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang siap berkarya serta dapat diserap oleh industri,” terangnya.
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA usai penandatanganan MoU mengatakan Nota Kesepahaman Bersama tersebut sebagai wadah kerjasama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam upaya meningkatkan kompetensi sekaligus pemberian bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat di kota pematangsiantar,” kata dr Susanti. (*)
